Dua Tahun Gagal Panen, Bayung Lincir Kini Panen Raya: 50 Ton Semangka Per Hari
Muba Sabet Dua Penghargaan Terbaik 3 JDIH dan Indeks Reformasi Hukum Sumsel
Pemkab Muba dan DPRD Jemput Bola ke Kemendagri, Perjuangkan Penguatan Fiskal Daerah melalui DBH
Bupati HM Toha Tohet Tegaskan Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kinerja
Bupati Muba Matangkan Persiapan Peresmian Pabrik CPO KUD Sejahtera, Presiden Diupayakan HadirTugas Pokok dan Fungsi
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Tugas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi serta urusan tata usaha surat menyurat, kepegawaian dan keuangan pada Bagian Hukum.
Sedangkan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
3. Penyiapan bahan penggordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat, kepegawaian dan keuangan pada Bagian Hukum.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
