Muba Tegaskan Acuan Batas Wilayah, Dorong Layanan Publik Lebih Baik di Perbatasan Jakarta — Pemkab Musi Banyuasin menegaskan tetap mempedomani dan memberlakukan Permendagri Nomor 126 Tahun 2017 sebagai acuan penetapan batas wilayah, sekaligus memastikan pelaksanaan pelayanan pemerintahan serta situasi sosial kemasyarakatan di kawasan perbatasan tetap berjalan kondusif. Pemberlakuan regulasi tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak administrasi dan keperdataan masyarakat yang berada di wilayah . . .

  PALEMBANG — Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Pemkab Muba berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam Penyerahan Piagam Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta Piagam Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Maju Amintas Siburian kepada Bupati Muba HM Toha Tohet SH melalui Staf Ahli Bupati Muba Bidang . . .

  Jakarta – Pemkab Musi Banyuasin (Muba) bersama DPRD Muba terus mengintensifkan upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Salah satunya dengan melakukan koordinasi langsung ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membahas berbagai persoalan terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Rabu (22/7/2026). Rombongan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs. Syafaruddin, M.Si., bersama Ketua Komisi II DPRD Muba Jonkenedi SH. Kehadiran mereka diterima Kepala Seksi Wilayah I Sumatera . . .